Turunkan Jumlah ATS, Pemkab Banyuwangi Ajak Tenaga Pendidik Gotong Royong

BANYUWANGI - Keberhasilan menurunkan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak membuat Pemkab Banyuwangi jemawa. Sebaliknya, sejumlah program telah disiapkan untuk mewujudkan Banyuwangi yang benar-benar terbebas dari ATS.

Tidak hanya program, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, juga mengajak para tenaga pendidikan (tendik) untuk terus bergotong-royong dan berperan aktif dalam upaya pengentasan ATS. Termasuk para pengawas dan Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan (Korwilkersatdik) yang menerima Surat Keputusan (SK) penugasan dari bupati yang terbit pada awal bulan ini (1/4).

Baca juga: Meningkatkan Literasi Masyarakat, Perpusdes Kedung Rejoso Mengadakan Edukasi Literasi

"Saya minta semua tenaga pendidikan ikut membantu menuntaskan permasalahan anak tidak sekolah. Baik yang putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah, maupun yang sama sekali memang belum pernah bersekolah, " ujar Bupati Ipuk.

Ipuk menjelaskan, salah satu masalah pendidikan yang terus digenjot adalah penurunan angka ATS. Hingga 26 Januari 2024, sebanyak 2.909 anak masuk kategori ATS. Angka ini mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan data per-September 2023 yang mencapai 5.420 anak.

Baca juga: Kasad Pimpin Sidang Terbuka Senat dan Wisuda Diploma 4 Angkatan III Tahun Pendidikan 2018 - 2022

"Kami mengapresiasi kepada semua pihak yang sama-sama bahu membahu yang telah melakukan penetrasi signifikan dalam menurunkan jumlah anak tidak sekolah ini, " tuturnya.

Ipuk mengajak para stakeholder pendidikan untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap masalah ini. Jika ada anak-anak, termasuk anak-anak difabel yang tidak bersekolah, harus segera diinformasikan dan dikoordinasikan dengan Kepala Desa, Lurah, atau Camat setempat.

Baca juga: Mahasiswa Fapet UB Ikuti Studi Independen yang Diselenggarakan oleh Kemendikbud RI

"Jangan sampai ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Semua harus mendapatkan hak pendidikan, " tegasnya.

Selain itu, Ipuk berpesan agar para Korwilkersatdik dan pengawas sekolah juga ikut mendukung program pembangunan pemkab yang lain. Misalnya, penanganan tengkes (stunting), lansia miskin sebatang kara, serta masalah sosial lainnya.

Baca juga: Universitas Brawijaya, Perguruan Tinggi Terbaik Pertama Versi Webometrics

Ipuk menambahkan, untuk mendukung peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemkab Banyuwangi telah meluncurkan berbagai program di sektor pendidikan. Seperti beasiswa Banyuwangi Cerdas, uang saku dan uang transportasi bagi siswa kurang mampu yang berprestasi, dan beasiswa khusus difabel serta penghafal Alquran.

Program lainnya adalah Siswa Asuh Sebaya (SAS). Melalui program ini siswa yang berkecukupan menyisihkan sebagian uang sakunya untuk membantu siswa lain yang membutuhkan. Ada juga Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh) yang membantu anak-anak putus sekolah untuk kembali ke bangku sekolah maupun melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Baca juga: Kecintaannya Terhadap Makhluk Hidup Jadi Motivasi Dua Wisudawan Terbaik UB

"Pemkab sudah memiliki banyak program yang memang disiapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kami tidak menuntut Bapak dan Ibu pengawas maupun Korwilkersatdik mengeluarkan uang pribadi. Bapak-Ibu cukup bantu kami untuk menemukan dan segera laporkan. Kami memiliki banyak program untuk menangani masalah ini, " pungkas Ipuk. (***)